Perjuangan Indonesia Menghadapi Aksi Militer Belanda I

Perjuangan Menghadapi Agresi Militer Belanda I - Latar belakang belanda melancarkan agresi militer terhadap kedudukan RI ialah penolakan RI atas nota yang dikirim belanda tanggal 27 Mei 1947 yang berisi wacana interprestasi belanda atas pasal-pasal dalam perjanjian lingarjati. Dalam nota tersebut Belanda menulis bahwa sebelum Negara RI terbentuk tanggal 1 januari 1949 harus dibuat pemerintahan peralihan di Indonesia yang dikepalai oleh wakil tinggi mahkota Belanda.

Pihak RI menolak nota tersebut, alasannya ialah isinya tidak sesuai dengan jiwa perjanjian lingarjati. Dengan demikian sesungguhnya telah terjadi perbedaan interprestasi antara kedua pihak atas pasal-pasal dalam perjanjian linggarjati.

Tujuan utama belanda melaksanakan serangan (agresi) meliternya atas Republik Indonesia yang dimulai semenjak 21 juli 1947 ialah untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia dan menduduki kota-kota yang ada di pulau jawa, Sumatra, dan Madura yang berdasarkan isi perjanjian linggarjati masuk pada wilayah Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda menempuhnya dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah Politik: melaksanakan pengepungan terhadap ibu kota Republik Indonesia dan upaya diplomasi ke luar negeri untuk tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia. Secara sepihak belanda menghapus wilayah Republik Indonesia.
Langkah ekonomi: merebut daerah-daerah penghasil utama materi makanan di jawa dan daerah-daerah perkebunan penghasil komuditas ekspor. Juga penguasa terhadap pelabuhan-pelabuhan utama di jawa dan Sumatra.
Langkah militer: menghancurkan kekuatan militer Republik Indonesia.

Belanda sendiri menyebut aksi itu sebagai "aksi polisionil" dengan alasan bahwa seluruh wilayah Indonesia ialah masih menjadi wilayah kekuasaanya.

Dampak Agresi Belanda I Terhadap RI

Dampak Positif
Perjuagan bangsa Indonesia memperoleh simpati dan pertolongan dari masyarakat internasional. Setelah perjanjian linggarjati, perdana menteri Sutan Syahrir mengirim sebuah delegasi yang di pimpin K.H.Agoes Salim ke Negara-negara islam di timur tengah.

Tujuannya ialah untuk mendapat pertolongan dari Negara-negara arab atas kemerdekaan Indonesia. Misi tersebut berhasil dengan gemilang. Semua Negara-negara arab yang di kunjungi menyatakan pengukuhan de jure atas kedaulatanindonesia.

Mesir tercatat sebagai Negara pertama di dunia yang secara pribadi menyatakan pengukuhan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan de jure sejumlah Negara arab tersebut memberi dampak besar bagi posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Pemberian pengukuhan tersebut sangat mensugesti perilaku Negara-negara dalam memandang konflik Indonesia dan Belanda.

Daftar Negara-negar yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia Hingga Tahun 1947

Negara Tanggal Pengakuan

1. Mesir 1 juni 1947

2. Libanon 29 juni 1947

3. Syria 2 juli 1947

4. Irak 16 juli 1947

5. Afganistan 23 september 1947

6. Saudi Arabia 24 November 1947

Dampak Negatif

a) Wilayah kekusaan Republik Indonesia semakin sempit.

b) Stabilitas politik dan pemerintahan menjadi terganggu.

c) Kekuatan tentara Republik Indonesia semakin terjepit.

Dampak Agresi Belanda I Terhadap Pihak Belanda Sendiri

Ø Dampak Positif

a) Wilayah kekuasaan belanda semakin luas. Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting di jawa barat, jawa tengah bab Utara, sebagian jawa Timur, Madura dan sebagian Sumatra timur. Secara politik, militer, maupun ekonomi terang memberi laba besar bagi belanda.

b) Pendudukan atas daerah-daerah gres yang berhasil mereka kuasai itu yang oleh belanda di jadikan landasan kalau nanti diadakan negosiasi dengan Republik Indonesia. Dengan begitu belanda akan merasa mempunyai posisi yang lebih menguntungkan.

c) Belanda berhasil memperlemah pemerintah Republik Indonesia dan kekuatan tentara RI.

Ø Dampak Negatif

a) Menimbulkan reaksi penentangan dari dunia Internasional terutama PBB.

b) Berkurangnya pertolongan Negara-negara yang sebelumnya jadi sekutu Belanda.

Dampak Agresi Belanda Terhadap Respon Dunia Internasional. Masalah Indonesia dimasukan dalam program sidang DK-PBB pada tanggal 31 Juli 1947. India dan Australian mengusulkan bahwa atas dasar pasal 39 Piagam PBB supaya DK-PBB mengambil semua tindakan yang mengancam perdamaian dunia, Perjuangan Indonesia Menghadapi Agresi Militer Belanda I. Tanggal 1 agustus 1944 DK-PBB mengeluarkan usul perhentian tembak menembak antara Republik Indonesia dengan Belanda.