Pemerintahan Pada Zaman Reformasi Indonesia

Pemerintahan pada Zaman Reformasi Indonesia - Zaman Reformasi dimulai semenjak dijatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau kurun sehabis Orde Baru, yang lalu dipimpin oleh B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

A. Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Pemerintahan B..J. Habibie dimulai semenjak lengsernya Soeharto dari kedudukannya sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Masa pemerintahan Habibie ini hanya berlangsung selama satu tahun, alasannya yakni naiknya Habibie menggantikan Soeharto ini diterima dengan hati kecewa dan cemas di kalangan yang amat luas di kalangan masyarakat. Kabinet yang dibuat oleh Habibie diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. 

Pada masa pemerintahan Habibie, pemerintah menawarkan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, banyak bermunculan media massa, kebebasan berasosiasi organisasi pers. Dimana hal menyerupai ini tidak pernah dijumpai sebelumnya pada dikala kekuasaan Orde Baru. Cara Habibie menawarkan kebebasan pada Pers yakni dengan mencabut SIUPP. Presiden RI ketiga ini melaksanakan perubahan dibidang politik lainnya diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 ihwal Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 ihwal Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 ihwal MPR dan DPR.

Pada masa pemerintahan Habibie terjadi masalah hak asasi insan di Timor Timur. Habibie mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik dikala itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk menentukan merdeka atau masih tetap menjadi bab dari Indonesia. Sekitar 78,5% rakyat Timor-Timur menentukan merdeka, sebagian besar rakyat Timor-Timur menentukan lepas dari NKRI. Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding dikala awal terjadinya krisis. 

Berbeda dengan keadaan sosial, Kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan semenjak tahun 90-an semakin meluas dan brutal. Isu santet menghantui masyarakat lalu di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri menyerupai Aceh, begitu juga dengan Papua semakin keras harapan membebaskan diri. Pada tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie memberikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden.

Bj Habibie

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, "dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak". Pada hari yang sama Presiden Habibie menyampaikan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

B. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI dipicu juga dari penolakan MPR atas laporan B.J. Habibie, Pada 20 Oktober 1999, MPR berkumpul dan mulai menentukan presiden baru. Abdurrahman Wahid lalu terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara. Abdurrahman Wahid atau yang bersahabat disapa gusdur, dimasa pemerintahannya dilingkupi banyak sekali masalah yang merupakan warisan dari masa orde baru. Hal pertama yang ia lakukan yakni dengan membentuk kabinet kerja. 

Selanjutnya membentuk dewan ekonomi nasional yang berwenang di bidang ekonomi. Pembentukan dewan ekonomi nasional ini dibutuhkan sanggup mengatasi masalah perekonomian yang terjadi, khususnya masalah inflasi yang terjadi di Indonesia. Selain itu, untuk masalah lain yaitu masalah antar umat beragama, Abdurrahman Wahid menetapkan agama Kongucu diperbolehkan. Hal ini sanggup ditandai dengan perayaan Barongsai yang diperbolehkan. 

Selain itu, menetapkan tahun gres imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini semakin mengokohkan toleransi antar umat beragama. Namun selama masa pemerintahannya, gusdur pernah mencoba membubarkan partai golkar alasannya yakni dianggap sebagai warisan pada masa orde lama. Namun hal tersebut tidak sanggup terwujud alasannya yakni dianggap bertentangan dan tidak mempunyai ketentuan hukum.

Pada masa jabatan yang sangat singkat, gusdur sering sekali melaksanakan kunjungan keluar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki gambaran Indonesia dimata dunia sekaligus membuka peluang untuk melaksanakan kerjasama dengan Negara-negara yang ia kunjungi, Pemerintahan pada Zaman Reformasi di Indonesia. 

Gusdur juga melaksanakan perdamaian dengan Israel. gusdur yakni orang menjunjung tinggi kebebasan umat beragama, menekankan bahwa Islam dihentikan memandang segala sesuatu yang berbau Barat yakni kesalahan. Bekerja sama dengan Israel bukan berarti membenci atau melucuti santunan Palestina. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini tidak berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 3 tahun dan selanjutnya digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarnoputri.

C. Masa Pemerintahan Megawati

Megawati dilantik menjadi presiden republik indonesia pada tanggal 23 juli 2001. Kabinet Gotong Royong yakni kabinet pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Pada masa pemerintahannya banyak dilema yang harus dihadapi. Salah satu masalah yang amat penting yakni pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar US$150,80 MILIAR. 

Dalam mengatasi masalah ini Megawati meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003, pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp116,3 triliun. Dengan demikian utang luar negri indonesia berkurang menjadi US$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula yakni indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.

Ekonomi di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang konkret dibandingkan sebelumnya, meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil. Kondisi ekonomi pada umumnya dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiskal, serta keadaan keuangan dan perbankan. Dengan demikian, prestasi ekonomi pada tahun kedua pemerintahan kini ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kesempatan kerja.

Analisis yang cukup kerap dari banyak kalangan menandakan bahwa selama ini tim ekonomi tidak mampu, menuntaskan proses pemulihan ekonomi dan memperbaiki perekonomian secara lebih luas. Kondisi perekonomian masih terus dalam ketidakpastian, terutama alasannya yakni terkait dengan masalah keamanan, menyerupai dalam insiden pemboman beruntun semenjak tahun 1998 hingga tahun 2002.

Masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran yakni gambaran yang paling suram di bawah kabinet bahu-membahu ini. Megawati dianggap gagal melaksanakan aktivitas reformasi dan tidak bisa mengatasi krisis bangsa. Kegagalan Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun balasannya dalam pemilihan Presiden secara pribadi Rakyat menaruh harap perubahan pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

D. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Kepemimpinan Pak SBY periode 2004-2009 dan 2009-2014 sudah barang tentu sangat berbeda. Periode 2004-2009 pemerintahan SBY-Kalla telah menetapkan sasaran pokok pembangunan lima tahun 2004-2009 sebagai berikut; menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,7 persen dari angkatan kerja (9,9 juta jiwa) di tahun 2004 menjadi 5,1 persen (5,7 jutajiwa) pada tahun 2009, mengurangi tingkat kemiskinan dari 16,6 persen dari total penduduk (36,1 juta jiwa) menjadi 8,2 persen (18,8 juta jiwa) di tahun 2009, dan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut ditargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen per tahun selama periode 2004-2009. 

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu mengakibatkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak hingga ke tangan yang berhak, dan pembagiannya mengakibatkan banyak sekali masalah sosial.

Pada masa pemerintahan SBY – Boediono (2009-2014), mempunyai karakteristik pemerintahan yang berbeda dari masa pemrintahan sebelumnya, Periode 2009-2014, Pak SBY banyak melaksanakan perubahan kebijakan khususnya di bidang perekonomian antara lain yakni mengganti rujukan kebijakan perekonomian yang selama ini mengarah ke Amerika Serikat (arah ini sudah di anut semenjak kurun Orba –sebut saja America's Way), ke arah China (China's Way). Satu hal yang paling menonjol dalam "China's Way" yakni agresifitas yang dimulai dalam membangun infrastruktur dan serta langkah konkret dan konsisten tanpa pandang bulu dalam mencegah dan membasmi korupsi. 

Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya - Sejarah Pemerintahan pada Zaman Reformasi Indonesia. Beberapa pengamat ekonomi bahkan beropini kekuatan ekonomi Indonesia kini pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan gres perekonomian dunia yang populer dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China). Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin menandakan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di dikala negara-negara superpower menyerupai Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru bisa mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.

Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa yakni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan hingga final tahun ini IHSG akan bisa menembus level 4000. Indonesia dikala ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. "Tujuan kami yakni untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis alasannya yakni IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan," tutur SBY dalam sebuah acara.

Daftar Pustaka

Praptanto, Eko. 2010. Sejarah Nasional 10: Zaman Reformasi. Jakarta: Bina Sumber Daya MIPA

Lesmana, Tjipta. 2009. DARI SOEKARNO SAMPAI SBY : Intrik & lobi Politik Para Penguasa. Jakarta: Gramedia

Bagikan Artikel ini