Dampak Perjanjian Roem Royen Bagi Indonesia

Dampak Perjanjian Roem Royen Bagi Indonesia - Dalam perjalanan proses untuk mendapat stabilitas di aneka macam bidang pasca kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi aneka macam problem yang sangat krusial. Ada banyak sekali gangguan baik dari dalam negeri (pemberontakan) dan gangguan dari Belanda yang nampaknya belum rela melepaskan Indonesia begitu saja. Nah, keengganan Belanda ini direalisasikan dengan serangan yang masih dilakukan Belanda di Yogyakarta. Melihat keadaan menyerupai ini, maka untuk segera mendapat stabilitas, maka digelarlah membuatkan macam perjanjian.

Dampak Perjanjian Roem Royen

Beberapa perjanjian menyerupai perjanjian Renville (baca : Sejarah Perjanjian Renville) dan perjanjian Roem Royen (baca : Sejarah Perjanjian Roem Royen) dilakukan dalam rangka menuntaskan konflik yang masih terjadi antara Belanda dan Indonesia. Dari masing-masing perjanjian tersebut, tentu akan mempunyai imbas terhadap Indonesia. Termasuk perjanjian Roem Royen sendiri, tentunya juga mempunyai dampak perjanjian Roem Royen bagi Indonesia. Nah, apa sajakah dampak perjanjian Roem Royen untuk Indonesia, perhatikan klarifikasi di bawah ini.

Dampak Perjanjian Roem Royen Untuk Indonesia

Setelah perjanjian Roem Royen telah disepakati, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra segera memerintahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Namun di sisi lain, pihak Tentara Nasional Indonesia masih gundah namun tetap menyambut hasil perjanjian itu dengan penuh kecurigaan. Karena mengingat dikala dicapai sebuah kesepakatan dalam perundingan, selalu merugikan usaha bangsa Indonesia. Melihat keadaan itu, Jendral Soedirman segera memperingatkan kepada seluruh pasukan bahwa komando berada di bawahnya dan biar tidak perlu memikirkan problem negosiasi Roem Royen.

Kemudian untuk menggaris bawahi perintah Jendral Sudirman, maka Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution kemudian memrintahkan para komandan lapangan untuk dapat membedakan antaa gencatan senjata sebagai kepentingan politik dan gencatan senjata sebagai kepentingan militer. Singkat kata, kemudian pada tanggal 22 Juni 1949 digelarlah negosiasi segitiga. Perundingan tersebut dilakukan oleh Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley. Perundingan segitiga tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan penting menyerupai di bawah ini.

Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.
Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan sehabis pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.
Konferensi Meja Bundar (KMB) akan dilaksanakan di Den Haag.

Pasca Perjanjian Roem Royen