Faktor Penyebab Terjadinya Reformasi Indonesia

Faktor Penyebab Terjadinya Reformasi Indonesia - Pada kesempatan ini kita akan mempelajari kembali wacana sejarah Indonesia. Kali ini kita akan melihat lebih bersahabat mengenai bagaimana sejarah reformasi Indonesia yang pernah terjadi. Kategori materi kita ini termasuk dalam sejarah Indonesia di zaman reformasi. Yang akan kita bahas dalam uraian ini yakni pertama-tama mengenai faktor atau penyebab latar belakang terjadinya kejadian bersejarah tersebut dari banyak sekali bidang.

Pembahasan kita ini akan memperlihatkan citra mengenai keadaan yang terjadi sebelum kejadian reformasi tersebut. Beberapa penyebab yang melatarbelakangi adanya gerakan reformasi ini antara lain penyebab di bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi dan beberapa bidang lain. Sebelum lebih jauh membahas mengenai hal itu kita juga bisa mempelajari beberapa hal lain terkait hal ini yaitu sebagai berikut!

1) Reformasi 1998

2) Tujuan reformasi

3) Pengertian reformasi

4) Indonesia after suharto

5) Sejarah reformasi indonesia

6) Forest property and reformasi indonesia

7) Faktor penyebab munculnya tuntutan reformasi

8) Faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi

9) Changing regime forest property and reformasi

Faktor Penyebab Munculnya Reformasi. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 yakni akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Krisis Politik

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa "Kedaulatan yakni ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR". Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat menurut ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan menyerupai ini menimbulkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. Gerakan reformasi juga menuntut biar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :

UU No. 1 Tahun 1985 wacana Pemilihan Umum
UU No. 2 Tahun 1985 wacana Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang dewan perwakilan rakyat / MPR
UU No. 3 Tahun 1985 wacana Partai Politik dan Golongan Karya.
UU No. 5 Tahun 1985 wacana Referendum
UU No. 8 Tahun 1985 wacana Organisasi Massa.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas sesudah terjadinya kejadian kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akhir terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut problem sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memperlihatkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut biar di memutuskan wacana pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan gres yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang simpulan kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa. Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi pertolongan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat berpengaruh untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden.

Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang dating dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.

2. Krisis Hukum

Pelaksanaan aturan pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, problem aturan juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang aturan biar sanggup mendudukkan masalah-masalah aturan pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

3. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara semenjak bulan Juli 1996, juga menghipnotis perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum bisa untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada simpulan tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak sanggup memperlihatkan hasil, alasannya yakni pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak sanggup di kembalikan begitu saja.

Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Faktor lain yang menimbulkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari problem utang luar negeri. Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan menyerupai ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tidak sehat alasannya yakni adanya kongkalikong dan korupsi serta tingginya kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Orde Baru memiliki tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru yakni sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan banyak sekali bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan contoh pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta. Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di tempat terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga sanggup dilihat dari contoh pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, alasannya yakni pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi isu utama. Namun kejadian yang terjadi di tempat yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah.

4. Krisis Kepercayaan

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar sesudah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat biar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung dewan perwakilan rakyat / MPR untuk melaksanakan obrolan dengan para pimpinan dewan perwakilan rakyat / MPR balasannya menjelma mimbar bebas dan mereka menentukan untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demontrasinya biar presiden Soeharto mengundurkan diri balasannya menerima tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan dewan perwakilan rakyat / MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan biar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Foto: Reformasi Indonesia/orasisembilandelapan

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan wacana pembentukan Dewan Reformasi, melaksanakan perubahan kabinet, segera melaksanakan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak sanggup dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wapres Republik Indonesia, B.J. Habibie dan pribadi diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang gres di Istana.

Daftar Pustaka:

Tim Penyusun. 2005. Sejarah Untuk Sekolah Menengan Atas kelas XII Program Ilmu Sosial dan Bahasa. Klaten : Cempaka Putih.

Tim Penyusun, MGMP. 2008. Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia untuk Kelas XII Sekolah Menengan Atas Program IPS. Malili : Raodah Foto Copy.

https://orasisembilandelapan.wordpress.com/2013/06/16/reformasi-indonesia-1998oleh-yulianakerusuhan-bulan-mei-1998-merupakan/