Konferensi Meja Bulat (Kmb), Hasil Dan Dampaknya Bagi Indonesia

Konferensi Meja Bundar (KMB), Hasil Dan Dampaknya Bagi Indonesia - Pada masa setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indnesia belum sanggup mengatur kestabilan kenegaraannya. Banyak problem yang muncul daan timbul yang mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Banyak problem yang timbul juga terkait dengan kestabilan ekonomi, politik dan juga budaya. Namun secara perlahan, Indonesia sanggup menata roda pemerintahan dan kenegaraannya. Pada masa sebelum Pemilu 1955, banyak terjadi dinamika di segala bidang di Indonesia.

Konferensi Meja Bundar

Setelah Indonesia berhasil menuntaskan segala problem yang timbul dalam Konferensi Inter-Indonesia, maka selanjutnya Indonesia kemudian menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB). Kemudian di sisi lain, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi dan juga sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda, mengumumkan perintah penghentian tembak-menembak. Perintah tersebut mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Nah, pada tanggal 11 Agustus 1949 itulah kemudian dibuat sebuah delegasi dari Republik Indonesia untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB).

Delegasi untuk Konferensi Meja Bundar (KMB) ialah Drs. Hatta (ketua), Nir. Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leitnena„ Mr. Ali Sastroamicijojo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang dan Mr. Muwardi. Sedangkan untuk delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) ini digelar di Den Haag Belanda. Konferensi tersebut hingga pada tanggal 2 November 1949.

Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)

1. Indonesia menjadi negara Serikat dengan nama : Republik Indonesia Serikat.
2. RIS dan Kerajaan Belanda merupakan UNI, UNI Indonesia- Belanda itu dikepalai oleh Ratu Kerajaan Belanda.
3. Penyerahan kedaulatan oleh, Belanda kepada Indonesia akan diIakukan selambat-Iambatnya pada final tahun 1949 (Yang benar legalisasi kedaulatan bukan penyerahan kedaulatan.)
4. Semua hutang bekas Hindia-Belanda akan dipikul RIS.
5. Tentara Nasional Indonesia menjadi inti tentera RIS dan berangsur-angsur akan mengambil-alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS.
6. Kedudukan Irian Barat akan ditentukan selama-lamanya 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan.
7. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak sanggup ditjabut, dan alasannya ialah itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
8. Republik Indonesia Serikat mendapatkan kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja, rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
9. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

Baca juga : Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama piagam persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dengan BFO. Di samping itu, hasil keputusan Konferensi Meja Bundar diajukan kepada Komite Nasional indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya, KNIP bersidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil KMB. Pembahasan hasil keputusan KMB oleh KNIP dilakukan dengan cara pemungutan suara, hasil yang dicapainya ialah 226 bunyi setuju, 62 bunyi menolak, dan 31 bunyi meninggaikan sidang.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) digelar, maka KNIP mendapatkan KMB. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat dengan calon Presiden tunggal ialah Ir. Soekarno dan kemudian terpilih menjadi Presiden Indonesia. Setelah terpilih, kemudian dilakukan peresmian dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Sedangkan untuk Kabinet Republik Indonesia Serikat, berada di bawah pimpinan Moh. Hatta yang dilantik menjadi Perdana Menteri yang dilantik oleh Presiden Soekarno sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi dari Republik Indonesia Serikat berangkat untuk ke Belanda dalam rangka menandatangani sertifikat penyerahan kedaulatan. Sedangkan pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia dan di negara Belanda dilaksanakan upacara untuk penandatanganan sertifikat penyerahan kedaulatan.

Dampak Konferensi Meja Bundar (KMB)

Setelah dilakukan Konferensi Meja Bundar (KMB), maka tentu saja ada beberapa efek untuk negara Indonesia. Untuk penyerahan kedaulatan yang dilakukan di Belanda, dilakukan di negeri Belanda yang bertempat di ruang takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sasseu, dan Drs. Moh. Hatta yang melaksanakan penandatanganan sertifikat penyerahan kedaulatan. Pada dikala yang bersamaan, di Indonesia sendiri juga dilakukan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan yang dilakukan di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink.

Dengan dilakukannya penyerahan kedaulatan tersebut, maka secara formal Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia sekaligus juga mengakui kekuasaan Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Untuk Irian Barat akan diserahkan untuk satu tahun kemudian. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada usia yang masih muda yaitu usia 34 tahun, ia ialah tokoh besar dan tokoh panutan bagi para anggota TNI.

Baca juga : Sejarah Kabinet Natsir

Nah kawan-kawan, itulah gosip sejarah terkait dengan sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB). Semoga saja info di atas sanggup menambah pengetahuan dan rujukan Anda dalam memahami seluk beluk sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB). Jika dalam gosip di atas dirasa ada kekurangan atau kurang tepat, kami memohon pada pembaca semua untuk bersedia menawarkan koreksi. Cukup dengan berikan saran dan koreksi melalui komentar di kolom komentar yang ada di bawah.