Partai Politik Pada Kurun Orde Baru
Partai Politik Pada Masa Orde Baru - Seperti kita ketahui bersama bahwasannya sesudah kemerdekaan, negara Indonesia terus melaksanakan perbaikan-perbaikan di segala lini. Selain melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan, sekaligus juga mencari bentuk sistem pemerintahan yang sempurna untuk menjalankan roda kenegaraan Indonesia. Sehabis digelarnya Pemilu 1995, perjalanan panjang Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan di banyak sekali bidang. Baik bidang ekonomi, politik maupun sosial sudah menunjukkan progress yang bagus.
![]() |
| Partai Politik Pada Masa Orde Baru |
Meskipun barangkali mungkin belum dapat mencapai titik yang stabil, namun untuk ukuran negara yang gres saja merdeka, perkembangan tersebut cukup memuaskan. Pergantian tampuk kepemimpinan dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, yaitu suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Pergantian Presiden dari Ir. Soekarno kepada Presiden Soeharto kemudian membawa era gres yang disebut dengan Orde Baru. Dengan bergantinya Orde Lama (merujuk pada kepemimpinan Bung Karno) kepada Orde Baru, maka partai politik pun juga mengalami perubahan. Partai Politik Pada Masa Orde Baru tidak sama dengan partai politik pada zaman orde lama.
Lalu bagaiman seluk beluk partai politik pada masa Orde Baru itu, apkah jumlahnya sama dengan parpol di masa Orde Lama. Atau justru lebih banyak, atau bahkan menjadi lehih sedikit jumlahnya. Di bawah ini yaitu sedikit klarifikasi mengenai beberapa Partai Politik pada masa Orde Baru, simak dengan seksama.
1. Partai Golkar (Golongan Karya)
Partai Golkar ini pada awal berdirinya berjulukan Golkar saja, tanpa ada aksesori partai di belakangnya. Namun pada beberapa tahun terakhir berubah nama dengan menambah Partai di depannya. Baik, kita akan membahas Golkar tanpa ada "partai" nya sebab partai politik pada masa Orde Baru tersebut pada awal kemunculannya tanpa memakai "partai". Golkar yaitu salah satu nama partai politik pada masa Orde Baru. Golkar sendiri berdiri pada awalnya yaitu berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar.
Golkar muncul dan berdiri pada akhir-akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno tepatnya pada tahun 1964 oleh Angkatan Darat. Saat itu Golkar didirikan memang untuk menandingi Partai Komunis Indonesia dalam berpolitik di tanah air. Pada masa awal berdirinya, Sekretariat Golkar mempunyai anggota 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang semakin besar dengan jumlah 291 organisasi fungsional. Organisasi yang tergabung dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan yang diadaptasi kekaryaannya dalam 7 Kelompok Induk Organisasi atau KINO. Kelompok tersebut yaitu :
1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan
Dalam perkembangannya, Sekber Golkar kemudian bermetamorfosis GOLKAR atau Golongan Karya dan kemudian mengikuti kontestasi Pemilihan Umum. Pada masa Orde Baru, Golkar berkembang menjadi partai politik pada masa Orde Baru yang besar dan mempunyai banyak massa. Dengan semakin besarnya Golkar, maka Golkar menjadi kekuatan politik gres di Indonesia. Pada ketika itu, dapat dikatakan bahwa Soeharto yaitu kekuatan utama di belakang Golkar, selain ditambah dengan birokrasi dan ABRI. Hal ini dibuktikan fakta bahwa Golkar selalu menjadi pemenang mayoritas tunggal dalam pemilu dan DPR mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Pada masa Orde Baru, Golkar yaitu partai politik pada masa Orde Baru yang sangat mendominasi dan menjadi hegemoni. Bahkan dalam Pemerintahan pun, Golkar menjadi partai yang mempunyai peranan yang sangat penting. Ada yang unik dari Golkar ini, sebagai partai yang berkuasa dan memgang kendali banyak sekali agenda politik, Golkar ini bukanlah partai yang berbasis pada kader dan juga partai massa. Maka dari itu, dulu Golkar tidak bersedia disebut sebagai partai, mereka lebih condong pada sebuah Golongan.
Selama perjalanannya pada masa Orde Baru, Golakr menjadi partai politik pada masa Orde Baru yang berkuasa hampir di segala lini. Artinya, banyak jabatan-jabatan penting termasuk di dalam eksekutif, legislatif, yudikatif dan bahkan hingga pada jajaran forum struktur di daerah, banyak orang Golkar yang mendudukinya. Pada masa Orde gres Golkar benar-benar menjadi partai yang sangat besar dan berpengaruh.
Baca juga : Kabinet Wilopo, Sejarah Pembentukan Sampai Berakhirnya Kabinet Wilopo
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Partai Demokrasi Indonesia atau sering disingkat PDI, yaitu partai politik pada masa Orde Baru yang mempunyai keterkaitan erat dengan masa Orde Baru. Meski merupakan salah satu partai politik pada masa Orde Baru, namun PDI tetap mempunyai benang merah dengan masa Orde Lama. Partai Demokrasi Indonesia sendiri didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. Sedangkan basis masa dari PDI yang bergotong-royong fusi dari 5 partai poitik ini awalnya bersentral di tempat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kelima partai politik pada masa Orde Baru yang bergabung menjadi satu tersebut yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan kemudian Murba.
Dalam badan partai ini, massa paling banyak yaitu berasal dari golongan atau dari PNI Partai nasional Indonesia yang merupakan partai yang didirikan oleh Soekarno. Salah satu partai yang melebur menjadi PDI yaitu IPKI, dimana IPKI ini yaitu salah satu partai yang sangat anti terhadap PKI yang dimana posisinya bersebrangan dengan MURBA. Partai Murba sendiri keberadaannya dibubarkan oleh Presiden pada tanggal 21 September 1965. PDI sendiri mamiliki kesepakatan yang tinggi terhadap ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal pendiriannya yaitu pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.
Untuk tujuan dari Partai Demokrasi Indonesia sendiri, jikalau dilihat dari anggaran dasarnya yaitu :
Tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang penuh sebagai Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang demokratis
Terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial
Pokok Usaha Partai Demokrasi Indonesia
Mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat sehingga menjadi manusia Pancasilais sejati
Mempersiapkan konsepsi-konsepsi yang bernilai dalam segala bidang acara kemasyarakatan, bangsa dan negara, dalam dan luar negeri
Memperjuangkan terlaksananya konsepsi-konsepsi tersebut di atas serta berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan yang demokratis, seimbang dan progresif.
Perkembangan Partai Demokrasi Indonesia
Partai ini termasuk sangat dinamis dalam menjalani perkembangannya. Perkembangan dalam semangat untuk merehabilitasi nama Soekarno, maka pada masa kepemimpinan Soerjadi pada tahun 1986, diadakan pendekatan yang intensif kepada keluarga SOekarno. Kemudian berusaha memasukkan Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra untuk masuk keanggotaan PDI. Pada pemilu 1987, PDI mendapat sambutan yang sangat luar biasa pada Pemilu 1987, terutama dari kaum Sukarnois atau dapat juga disebut PNI, dan juga dari golongan pemilih pemula.
Kemudian dalam perkembangannya, pada KLB yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih menjadi Ketum PDI secara aklamasi. Namun ternyata Pemerintahan Soeharto kala itu merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Megawati pun kemudian didongkel pada KOngres PDI pada tahun 1996 di Medan yang pada ketika itu menentukan Soerjadi menjadi Ketum PDI. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1996, Kelompok Soerjadi melaksanakan perebutan kantor DPP PDIP dari pendukung setia Megawati.
Baca juga : Kabinet Djuanda, Sejarah Pembentukan Dan Program Kerja Kabinet
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Anggota partai politik pada masa Orde Baru selanjutnya yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat PPP. Partai Persatuan Pembangunan ini yaitu adonan dari empat partai besar yang mempunyai basis keagamaan yaitu Partai Islam. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP ini berdiri semenjak tanggal 5 Januari 1973, yang berdiri sebab adanya pengerucutan partai dalam Pemilu. Fusi yang dilakukan oleh PPP ini kemudian menjadi kekuatan dan simbol gres kekuatan partai politik yang berbasis pada kekuatan massa Islam. Empat partai politik pada masa Orde Baru yang bergabung dalam membentuk PPP ini yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.
PPP sendiri didirikan oleh lima deklarator yang juga merupakan pimpinan empat partai Islam akseptor Pemilu 1971 dan satu orang kelompok persatuan pembangunan. Keempat Deklarator tersebut yaitu :
KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama
H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII
Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti
Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR
Warna mayoritas pada Partai Persatuan Pembangunan ini yaitu hijau dengan mengusung lambang Ka'bah. Warna partai pada ketika pemilu dipandang sebagai ssuatu yang sensitiv sekali, sebab dapat menjadi representasi dari arah usaha dari partai itu sendiri. Sejak dilakukan fusi atas penggabungan keempat partai, bukan menciptakan PPP menjadi partai yang besar dalam kontestasi partai politik pada masa Orde Baru. Menyedihkan memang, Indonesia yang notabene sebagai negara dengan penduduk paling besar yaitu umat Islam, justru partai yang besar bukan partai yang mengusung nafas Islam secara spesifik.
Nah kawan-kawan semua, itulah nama-nama partai politik pada masa Orde Baru yang dapat kami bagikan untuk Anda semua. Semoga warta terkait partai politik pada masa Orde Baru di atas dapat menambah pengetahuan kawan-kawan semuanya. Jika memang dirasa berdasarkan Anda ada warta terkait partai politik pada masa Orde Baru yang kurang sempurna dan tidak benar, kami mohon koreksinya.

Belum ada Komentar untuk "Partai Politik Pada Kurun Orde Baru"
Posting Komentar