Pemerintahan Indonesia Pasca Pemilu 1955, Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo Ii

Pemerintahan Indonesia Pasca Pemilu 1955, Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo II - Perjalanan Indonesia sesudah mendapat kemerdekaan memang selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Masa-masa awal kemerdekaan yakni masa yang sangat krusial dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membentuk suatu negara yang kokoh dan berpengaruh dalam menghadapi segala rintangan. Salah satu insiden yang paling bersejarah dalam proses berdemokrasi di Indonesia tentu saja yakni pelaksanaan Pemilu 1955. Pemilu 1955 dianggap sebagai tonggak berdirinya demokrasi di Indonesia. Tentu bukan perkara gampang bagi sebuah negara yang masih sangat gres dalam menjalankan event demokrasi sebesar Pemilu 1955. Bahkan, meski gres pemilu 1955 merupakan pemilu pertama Indonesia, pemilu tersebut dianggap sebagai pemilu yang paling berhasil dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Setelah dilaksanakannya Pemilu 1955, ternyata itu semua yakni awal dari perjalanan panjang dalam berbangsa dan bernegara. Pasca pelaksanaan pemilu1955, ternyata masih saja terjadi beberapa gejolak pasca pemilu 1955. Gejolak dan ketegangan ini pada umumnya terjadi pada golongan elite politik pada masa itu, terutama para pemangku kebijakan tingkat pusat. Ketegangan pemerintahan pasca pemilu 1955 ini muncul alasannya yakni timbulnya banyak duduk perkara pada kabinet pada ketika itu yang kemudian menuntut perdana menteri segera mengembalikan mandatnya. Puncaknya adalah, runtuhnya kabinet Burhanuddin Harahap yang kemudian Soekarno segera memerintahkan Ali Sastroamijoyo untuk membentuk kabinet gres yang kemudian diberi nama Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Terbentuknya kabinet Ali Sastroamijoyo II tentu diperlukan dapat menjaga stabilitas politik nasional sehingga Negara dapat segera berkonsentrasi untuk membangun.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II yakni adalah kabinet Koalisi tiga partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan beberapa partai kecil lainnya. Ali Sastroamijoyo sendiri pernah membentuk kabinet yang dulu diberi nama Kabinet Alisastroamijoyo I. Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini mendapat saingan dari PKI dan PSI yang tidak masuk dalam anggotanya. Jumlah menteri di salam Kabinet Alisastroamijoyo II yakni 24 orang. Dalam kegiatan Kabinet Ali Sastroamijoyo II, sudah disusun kegiatan jangka panjang lima tahunan termasuk di dalamnya duduk perkara memperjuangkan Irian Barat untuk masuk ke Indonesia. Diantara kegiatan Kabinet Ali Sastroamijoyo II yang lainnya yakni melakukan pembentukan kawasan otonom, mempercepat pemilihan anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keuangan negara sehingga tercapai keseimbangan anggaran belanja, serta berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional menurut kepentingan rakyat.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini mendapat iman penuh dari Presiden Soekarno ketika itu. Kepercayaan penuh tersebut dapat dilihat dari pidato Soekarno di depan DPR pada tanggal 26 Maret 1956. Pada ketika itu, Presiden Soekarno menyebutkan bahwa Kabinet Ali Sastroamijoyo II sebagai titik tolak periode planning dan investement. Namun pada ketika itu, pada masa Kebinet Ali Sastroamijoyo II tersebut tengah berkobar semangat anti Cina di tengah masyarakat dan timbul beberapa kekacauan di beberapa daerah.

Pada waktu itu, juga muncul wangsit untuk menasionalisasi beberapa perusahaan Belanda, namun sebagian besar anggota Kebinet Ali Sastroamijoyo II menolaknya. Pada ketika itu, rata-rata ekonomi orang China sudah sangat kuat, sehingga pada ketika itu mendorong Mr. Assat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. Peraturan tersebut dianngap sangat penting untuk para pengusaha Indonesia, alasannya yakni dipandang pengusaha Indonesia tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonprobumi terutama pengusaha China. Kemudian lahirlah gerakan Asaat di banyak sekali kawasan sehingga memaksa Pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Pemerintah pun kemudian menanggapi terjadinya beberapa gejolak tersebut dengan pernyataan dari mentri perekonomian Burhanudin (NU) bahwa pemerintah akan memberi derma terutama kepada perusahaan yang seratus persen milik orang Indonesia.