Sejarah Singkat Gerakan Aceh Merdeka (Gam)
Sejarah Singkat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) - Umum menganggap bahwa GAM dilahirkan pada 4 Desember 1976. Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana pergerakan gres didirikan pada 20 Mei 1977. Namun Hasan Tiro sendiri menentukan hari lahir GAM yaitu pada tanggal yang disebut paling awal, diadaptasi dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Proklamasi ini dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, mengambarkan bahwa awal-awalnya, gerakan ini yaitu gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam.
Terdapat banyak sekali pendapat yang telah menjelaskan beberapa hal yang menjadi kausa insiden ini. Pertama, bahwa GAM merupakan lanjutan usaha - atau setidaknya terkait - Darul Islam (DI) Aceh yang sebelumnya pernah meletus pada 1950-an. Dukungan para tokoh DI pada awal lahirnya GAM memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai pada upaya integrasi yang dibangun oleh Sukarno untuk menuntaskan pemberontakan DI/TII Daud Beureueh. Kita akan lanjutkan Sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini ke faktor yang kedua. Sebelum lebih lanjut kita bahas hal ini jangan lupa lihat juga:
1) Sejarah pendidikan masa hindia belanda
1) Sejarah pendidikan masa hindia belanda
Kedua, faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada kala Soeharto, Aceh mendapatkan 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh mempunyai bantuan 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh. Ketidakadilan di bidang ekonomi, politik, dan banyak sekali ketidakadilan lainnya merupakan faktor ketiga dari lantaran kelahiran GAM.
Penyelesaian konflik Aceh oleh pemerintah RI pada masa Orde Baru hingga kala Reformasi. Pada masa Presiden B.J.Habibie, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dengan memakai militer dan polisi dalam menjaga keamanan di Aceh. Pada masa Presiden Abdurahman Wahid mencoba melaksanakan pendekatan baru, yang disebut dengan pendekatan ekonomi dan politik, dan mencoba membuka obrolan tenang dengan GAM.
Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri berlaku Kesepakatan Penghentian Kekerasan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, tampak keduanya menentukan cara non-militer untuk menuntaskan persoalan. Terlebih inisiatif, Jusuf Kalla dengan cara bekerja di balik layar (second track diplomacy) semoga sanggup masuk ke pusat pimpinan GAM, dalam rangka melaksanakan komunikasi politik di satu sisi dan sekaligus membangun kepercayaan. Musibah yang mendatangkan berkah balasannya terjadi, tsunami 26 Desember 2004 telah turut mengambil tugas untuk mendamaikan para pihak yang bertikai. Musibah tersebut menuntut pemerintah dan GAM untuk lebih memikirkan solusi tenang dalam menuntaskan pemberontakan bersenjata di Aceh.
Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri berlaku Kesepakatan Penghentian Kekerasan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, tampak keduanya menentukan cara non-militer untuk menuntaskan persoalan. Terlebih inisiatif, Jusuf Kalla dengan cara bekerja di balik layar (second track diplomacy) semoga sanggup masuk ke pusat pimpinan GAM, dalam rangka melaksanakan komunikasi politik di satu sisi dan sekaligus membangun kepercayaan. Musibah yang mendatangkan berkah balasannya terjadi, tsunami 26 Desember 2004 telah turut mengambil tugas untuk mendamaikan para pihak yang bertikai. Musibah tersebut menuntut pemerintah dan GAM untuk lebih memikirkan solusi tenang dalam menuntaskan pemberontakan bersenjata di Aceh.
Faktor-faktor perdamaian di Aceh:
1. Bencana Alam Tsunami
Posisi pemerintah sangat terperinci disini. Wapres M. Jusuf Kalla, beberapa hari sehabis tsunami dengan terperinci mengumumkan bahwa perdamaian harus segera dilakukan. Bagi Jusuf Kalla, sangat tidak mungkin membangun puing-puing reruntuhan Aceh apabila pemerintah dan GAM masih bersebrangan.
2. Keseriusan Pemerintahan SBY-JK
Keseriusan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, telah menawarkan keseriusan untuk memulai negosiasi tenang dengan GAM. Keinginan kedua pemimpin ini bukan sekedar retorika tetapi agresi nyata, Sejarah Singkat Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
3. Dukungan TNI
Tentara Nasional Indonesia sendiri amat sangat mendukung dan mendorong terciptanya perdamaian di Aceh. Dalam konteks ini peranan presiden SBY sangat dominan. SBY dengan tegas menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia harus ikut keputusan politik yang dilakukan pemimpin.
4. Perubahan semangat GAM
Hasil operasi pasukan Tentara Nasional Indonesia yang besar-besaran sebelum tsunami menciptakan pasukan GAM mengendur. Pasukan GAM mengalami kekalahan yang signifikan dan menciptakan semangat tempur orang-orang GAM di lapangan mengalami perubahan.
5. Peranan Martti Ahtisaari
Kepemimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, dalam memediatori dan memfasilitasi negosiasi tenang tersebut sangat menentukan. Ia amat tegas dalam, penuh siasat dan ia juga mempunyai rencana yang matang pada setiap perundingan. Ia selalu berkomunikasi eksklusif dengan Sekjen PBB, Koffi Annan selama perundingan. Dengan demikian ia amat simpel memobilisasi segala keperluan untuk mencapai perdamaian di Aceh.
6. Agenda Konkret Pemerintah
Faktor ini sangat menentukan lantaran proposal kasatmata tersebut menciptakan posisi pemerintah Indonesia di meja perundingan, sangat menguntungkan. Manakala pihak GAM masih berputar-putar damal mengadu argumentasi dan berusaha mengelak memasuki subtansi persoalan, Ahtisaari selalu memakai proposal kasatmata itu untuk menekan GAM.
7. Dukungan Internasional
Dunia internasional amat mendukung ikhtiar tenang yang dilakukan oleh pemerintahan gres SBY-JK. Dukunga internasional untuk mempercepat perdamaian di Aceh ini tidak terlepas dari tsunami. Dunia internasioal secara serentak membantu melaksanakan rekonstruksi Aceh pasca peristiwa tsunami. Dunia internasional lebih rasional dan realistis bahwa yaitu tidak mungkin melaksanakan bentuan kemanusiaan dan melaksanakan rekonstruksi Aceh tanpa adanya perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM.
8. Format Dialog
Kali ini pihak pemerintah Indonesia dan GAM bertemu eksklusif di sebuah meja perundingan. Tak ada perantara yang memberikan masing-masing pesan. Denga demikian, tak ada kata yang ditafsirkan lain. Pertemuan eksklusif memang sangat efektif lantaran selain masing-masing pihak mendengar secara langsung, juga segala rencana dan isi pikiran dengan simpel dikemukakan.
9. Lobi Personal yang Intensif
Kontak person dengan para petinggi GAM yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sangat signifikan. Hal yang sama juga dilakukan Wapres terhadap Ahtasaari. Dengan berkomunikasi eksklusif tersebut, baik dengan petinggi GAM maupun Ahtasaari, amat yakin ihwal kesungguhan pemerintah untuk mencapai perdamaian.
10. Kesabaran dan Toleransi Negositator Pemerintah
Daya tahan para perunding pemerintah untuk bersikap sabar dan toleransi terhadap serangan GAM, turut menentukan kelancaran perundingan. Dan perilaku ini tidak terjadi begitu saja, sebab, setiap ketika JK selalu mengingatkan semoga berlatih menahan emosi dan reaksi. Ajaran JK tersebut bukan tanpa alasan. Pengalaman menuntaskan konflik kekerasan di Poso dan Ambon beberapa tahun silam, menciptakan JK percaya bahwa penggalan kesuksesan mendamaikan oranng yaitu kesabaran.
11. Komitmen Kedua Belah Pihak
Kepatuhan kedua belah pihak untuk menjaga komitmen bahwa subtansi pembicaraan selama obrolan berlangsung, dilarang diketahui public. Baik pihak pemerintah maupun GAM, keduanya tunduk pada hukum main ini. Pihak perantara juga demikian. Ia hanya melaksanakan jumpa pers pada tamat tiap putaran dialog. Itu pun atas persetujuan kedua belah pihak.
12. Kedisiplinan GAM
Kerapihan struktur organisasi GAM memungkinkan mereka amat disiplin. Selama negosiasi berlangsung, tak ada satu un pelopor GAM yang melenceng dari perintah pemimpin mereka yang tengah berunding di Helsinki. Semuanya tunduk pada kepemimpinan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah.
Daftar Pustaka
Haramain, A. Malik. 2004. Gus Dur, Militer, Dan Politik. Yogyakarta: LKiS
Awaludin, Hamid. 2008. Damai Di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM Di Delsinki. Yogyakarta: Centre For Strategic And International Studies
Belum ada Komentar untuk "Sejarah Singkat Gerakan Aceh Merdeka (Gam)"
Posting Komentar