Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (Rms)

Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) - Pengertian RMS. Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu kawasan yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan sesudah misi tenang gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.

Pemerintah RMS yang pertama dibawah pimpinan dari J.H. Manuhutu, Kepala Daerah Maluku dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah Mr. dr. Chris Soumokil dibunuh secara illegal atas perintah Pemerintah Indonesia, maka dibuat Pemerintah dalam pengasingan di Belanda dibawah pimpinan Ir. [Johan Alvarez Manusama], pemimpin kedua [drs. Frans Tutuhatunewa] turun pada tanggal 24 april 2009. Kini mr. John Wattilete yaitu pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Tagal serangan dan anneksasi illegal oleh tentara RI, maka Pemerintah RMS - diantaranya Mr. Dr. Soumokil, terpaksa mundur ke Pulau Seram dan memimpin guerilla di pedalaman Nusa Ina (pulau Seram). Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi eksekusi mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

Awal mula Kerusuhan RMS

Dalam bulan september 2011 Jendral Kivlan Zen purn. mengaku dalam wawancara dengan Global Post bahwa KERUSUHAN AMBON sebebnarnya REKAYASA dari para elit militer dan elit politik di Jakarta. Instruksi mereka kepada Jendrl Kivlan Zen itu untuk mendestabilisasi Maluku sescara politik dan ekonomis.Dalam skenario ini RMS dimempersalahkan dengan sengaja dan kambinghitamkan. Mereka menggunakan kalimat-kalimat seperti:

"Pada dikala Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba menggunakan kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa penggagas RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun hingga kini tidak ada klarifikasi resmi mengenai alasannya yaitu dan pemain drama dibalik kerusuhan Ambon.",

Padahal Jendral Kivlan Zen sendiri kini mengaku secara terbuka bahwa itu semua permainan elit politik Jawa dan elit militer Jawa. RMS dan umat Katolik dengan sengaja dikambinghitamkan, sedangkan tidak bersalah.Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen penggagas RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku memberikan sambutan.

Para hadirin menduga tarian itu pecahan dari upacara meskipun bekerjsama tidak ada dalam jadwal. Mulanya pegawanegeri membiarkan saja agresi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah pegawanegeri keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi, disiksa dan dianiyaya. Dipukul babakbelur oleh DENSUS 88 atas perintah Presiden SBY sendiri. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada dikala ini (30 Juni 2007) tragedi ini sedang diselidiki.

TAPOL yang terbanyak di Indonesia pada dikala ini terdapat di Maluku dan Papua. Hal ini menodah wajah NKRI sebagai demokrasi, alasannya yaitu di negara-negara demokratis lain-lain didunia orang tidak dijatuhkan eksekusi 15 tahun penjara hanya tagal menaikkan lambang negara yang terlarang.

Dokumen Pemberontakan RMS di Maluku

Bahwa usaha kemerdekaan Maluku lewat proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) itu tidak akan merugikan hak hidup bangsa manapun juga, termasuk pemerintah Belanda dan pemerintah RI... (Ketua Eksekutif "Missi Rakyat Maluku", D Sahalessy dalam suratnya kepada BJ Habibie dan Jenderal Wiranto). Pernyataan di atas, merupakan bahan surat resmi yang dikirim dari kantor 'pemerintahan pengasingan RMS' di De Klenckestraat 42, 9404 KW Assen-The Netherlands (telp 31592 352141), tertanggal 15 November 1998. Tembusan surat tersebut dikirimkan pula kepada Komnas HAM di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Belanda di Den Haag, EIR-International di New York dan sejumlah instansi internasional terkait serta dewan mahasiswa di Indonesia.

Dokumen surat - yang diungkap pula oleh mantan Kastaf Kodam VIII/Trikora Jayapura, Brigjen Tentara Nasional Indonesia (Purn) Rustam Kastor ini, secara terperinci dan 'jantan' menyatakan keinginannya untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misalnya, di awal suratnya, D Sahalessy menulis sbb:...Atas kewajiban kami selaku Ketua Pelaksana Missi Rakyat Maluku dan Pejuang Kemerdekaan yang mendambakan Kemerdekaan dan Kedaulatan Nusa dan Bangsa Maluku, kami hadapkan 'Surat Pergembalaan' ini kehadapan Bapak-bapak.

Demi ketergantungan hidup insan kepada Tanah Airnya dan Masyarakat Adatnya masing-masing, maka Pancasila dan Undang-undang Dasar '45, antara lain menegaskan bahwa "kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa, maka setiap sistem penjajahan haruslah dihapuskan dari atas muka bumi, lantaran hal itu tidak sesuai dengan keadilan dan prikemanusiaan". Atas pernyataan ini, kami anjurkan biar Bapak-bapak menggarisbawahi "kekeliruan-kekeliruan" yang dilakukan Pemerintah RI dan ABRI di Maluku di luar sampaipun di tanah air Jawa semenjak Juni 1950 hingga detik dikala ini - Sejarah Republik Maluku Selatan (RMS).

Yang cukup menarik untuk dicermati, surat yang disampaikan kepada pemerintah RI - setahun sebelum terjadinya agresi pembantaian terhadap umat Islam di Kota Ambon, Idul Fitri, 19 Januari 1999 - itu, juga mengajukan lima tuntutan yang mesti dipenuhi, yakni:

Agar tindakan-tindakan eksploitasi dan Jawanisasi di Maluku dan lain-lain kepulauan di luar tanah Jawa dihentikan,
Agar tulang-belulang dari putra-putri Maluku yang terbunuh selama invasi militer RI di Maluku (1950-1967) itu sanggup dikumpulkan untuk dimakamkan dalam suatu Taman Makam Pahlawan,
Agar tulang-belulang dari Mr. Doktor Christian Soumokil (Bapak Kebangsaan dan Pahlawan Keadilan Maluku) yang dibunuh secara diam-diam oleh ABRI di pengasingan pada tanggal 12 April 1966 itu dapatlah dikumpulkan untuk dimakamkan di Maluku Tanah Air kami,
Agar semua usaha menuntut kemerdekaan Maluku lewat konstitusi Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku janganlah ditindas atau dapatlah dibantu oleh ABRI,
Agar tindakan-tindakan polarisasi yang dilakukan lewat intelek Maluku golongan aparatip yang memfrustasikan usaha kemerdekaan Maluku di dalam maupun di luar negeri itu, dihentikan.

Selain surat tersebut, bukti-bukti awal yang memberikan terjadinya pemberontakan RMS di Ambon-Maluku, juga sanggup diketahui dari dokumen 'bocoran'-nya - faksi lain di RMS -- yang menamakan dirinya sebagai "Presidium Sementara RMS Ambon."Pada tangal 14 November 1998, presidium tersebut mengeluarkan "Surat Perintah Tugas" No. 01/PS.04.1/XI/98, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Presidium, masing-masing berjulukan O. Patarima, SH dan Drs. Ch. Patasiwa. Isi surat kiprah berupa perintah kepada D Pattiwaelappia (jabatan Ketua Komisi Bidang Komunikasi), A Pattiradjawane (Ketua Komisi Bidang Hukum) dan S. Saiya (Staf Komisi Bidang Komunikasi), untuk melakukan missi usaha RSM.

Kepada ketiga orang tersebut, diberi kiprah dan wewenang sebagai berikut:

Melakukan upaya-upaya diplomasi dan pendekatan dengan warga masyarakat Maluku di perantauan dalam rangka konsolidasi kekuatan dan penggalangan persatuan,
Mengadakan koordinasi dengan tokoh-tokoh intelektual tertentu di kota atau kawasan tujuan untuk membentuk perwakilan presidium atau pun organisasi usaha yang memungkinkan sesuai dengan kondisi setempat,
Berusaha menghimpun dana secara sukarela dari warga setempat untuk mendukung kebutuhan pembiayaan acara perjuangan,
Melaporkan hasil pekerjaan secara terpola guna keperluan pengendalian dan evaluasi.

Surat kiprah juga menyebutkan kawasan tujuan yakni Jakarta, Surabaya, dan kota-kota tertentu di Pulau Jawa. Juga, ditentukan soal keberangkatannya yakni mulai 16 November s.d. media Desember 1998.Bersamaan dengan keluarnya surat tugas, Presidium Sementara RMS di Ambon menciptakan pula surat pengantar bernomer 02/PS.05.1/XI/98, perihal "Permohonan Bantuan", dilengkapi lampiran sebanyak sepuluh daftar. Isi surat diawali dengan kalimat antara lain:Pertama-tama, terimalah salam kebangsaan dan pekik usaha kita "Mena Moeria".

Dalam rangka itulah kami sungguh memerlukan support, baik etika maupun material terutama dari Bapak/Ibu yang mempunyai kelebihan berkat Tuhan. Demikian dengan susah payah kami telah mengutus tiga orang teman ini, sambil mengharapkan uluran tangan Bapak/Ibu semua. Kami percaya bahwa semua saudara segandong di rantau tidak akan hingga hati membiarkan kami berjalan sendirian alasannya yaitu 'potong di kuku rasa di daging'. Semoga Yang Mahakuasa tetap menjaga dan memelihara kita semua dengan kelimpahan berkat Sorgawi. Amatooo...

Dari Ambon, Presidium Sementara Republik Maluku Selatan (RMS) -- pada 14 November 1998 -- mengeluarkan 'Seruan' yang ditujukan kepada warga Maluku di Belanda.Seruan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Presidium Sementara RMS, masing-masing O Patarima, SH dan Drs. Ch. Patasiwa itu, diawali dengan kalimat:

"Kepada Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, putra-putri Maluku yang sementara berdiam di negeri Belanda."

Terimalah salam kebangsaan dan pekik usaha kita "Mena Moeria",

Dengarlah seruan kami dari jauh, dari Maluku, Tanah Tumpah Darah Kita: Saat ini, rakyat Maluku di Tanah Air sudah tidak sabar lagi untuk merdeka, Kebencian rakyat terhadap Pemerintah Indonesia sudah mencapai puncaknya,

Baca Juga:

Untuk sementara, kami harus mengambil tanggungjawab memimpin dan mengarahkan usaha di Tanah Air biar supaya tidak berjalan sendiri-sendiri, yang nanti sanggup menyusahkan banyak orang,Kami sangat mengharapkan dukungan dan derma saudara-saudara dari negeri Belanda dalam menyokong usaha ini biar kiranya sanggup berjalan lancar dan sukses dalam waktu yang tidak terlalu lama,Sesungguhnya usaha ini yaitu tanggungjawab setiap anak Maluku, di mana pun berada. Karena itu, janganlah biarkan kami sendiri, Kami percaya bahwa nasib masa depan anak cucu kita ada di Tanah Air Maluku tercinta..

Bukti-bukti awal yang mengarah pada kesimpulan terjadinya gerakan pemberontakan RMS pada final tahun 1998, juga ditemui oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag. Dalam laporan khususnya yang disampaikan oleh Kantor Atase Pertahanan (Athan) KBRI Den Haag tertanggal 18 Desember 1998 -- ditandatangani Athan KBRI, Kol. Laut (E) Ir. Wahyudi Widajanto, MSc -- diungkapkan antara lain: Adanya gosip ihwal mulai tumbuhnya "embrio" kelompok RMS di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Selain itu, juga diungkap: Berita yang dimuat oleh Harian Belanda "Rotterdam Dagbland" (Selasa, 11 Januari 2000) yang pada dasarnya menyebutkan bahwa Pemerintah RMS di pengasingan mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan di kawasan Maluku Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden RMS, F.LJ Tutuhatuwena. Dia mengatakan, bahwa upaya yang ditempuh yaitu dengan membentuk suatu struktur organisasi yang sanggup mengambil alih kekuasaan dari Jakarta.

Diinformasikan pula bahwa dikala ini di Maluku telah berada beberapa puluh penganut dan simpatisan RMS yang diperlukan sanggup merealisasikan impian mereka. Skenario yang mereka inginkan yaitu pengambilalihan kekuasaan tanpa kekerasan dengan memanfaatkan krisis ekonomi dan politik di dalam negeri dikala ini.Untuk itu, telah dibuat suatu kabinet bayangan dengan kiprah menjaga biar kehidupan masyarakat Maluku terus berjalan normal apabila pemerintah di Jakarta jatuh.

Tugas berikutnya yaitu melucuti dan membubarkan tentara Indonesia yang masih berada di Maluku. Hingga kini derma dari masyarakat Maluku di Belanda yaitu derma nasihat dan keuangan, dan belum ada undangan derma senjata dari Maluku, Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Selanjutnya, pada 19 Desember 1998 yang akan tiba di Barneveld, Belanda akan diselenggarakan pertemuan antara RMS dengan Badan Persatuan Maluku sebagai pendukung RMS dengan tujuan untuk membicarakan rencana acara apa yang akan ditempuh selanjutnya.

Dalam kaitannya dengan SK Menkeh RI No. M. 01.iZ.01.02 tahun 1983 wacana Pelaksanaan Pembebasan Keharusan Memiliki Visa Bagi Wisatawan Asing, pihak Athan KBRI Den Haag menganalisisnya: sebagai sesuatu yang dimanfaatkan oleh kelompok RMS untuk menyusupkan kaki tangannya - yang notabene mereka kemungkinan besar tidak terdaftar sebagai anggota kelompok RMS ke Indonesia untuk berkunjung. Selanjutnya, mereka itu "menghilang" di tanah air dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan kita di tanah air. Orang-orang inilah yang kemungkinan besar merupakan pioner tumbuhnya kembali kelompok RMS di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

· Thaib, Dahlan. 1994. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan(Edisi Revisi), UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

· Buku Lomba Kompetensi Siswa Sejarah Kelas XII Semester I