Kabinet Djuanda, Sejarah Pembentukan Dan Kegiatan Kerja Kabinet

Kabinet Djuanda, Sejarah Pembentukan Dan Program Kerja Kabinet - Setelah pada beberapa post sebulumnya membahas mengenai Pemilu 1955 dan beberapa kabinet yang diantaranya ialah Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan juga membahas mengenai Sejarah VOC dan Pengertian VOC, pada kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan ulasan mengenai Kabinet Djuanda. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya ada beberapa kali pergantian kabinet di dalam masa pemerintahan Indonesia sesudah kemerdekaan. Baik, untuk lebih jelasnya, simak ulasan di bawah ini.

Image : klikbontang.com

1. Pembentukan Kabinet Djuanda

Setelah kemerdekaan yang didapatkan pada 1945, keadaan Indonesia belum serta merta menjadi baik dan stabil. Masih banyak kekurangan di sana-sini yang perlu diperbaiki dan sangat mendesak untuk segera dicarikan solusi. Kondisi politik tanah air masih sangat goyah dan belum memperlihatkan gejala ke arah yang stabil. Sebelum dilakukan Pemilu 1955 yang notabene merupakan Pemilihan Umum pertama Indonesia, terjadi beberapa kali pergantian Kabinet. Ada beberapa kabinet dan tentu saja masing-masing kabinet tersebut mempunyai beberapa aktivitas yang menjadi prioritas utama.

Kabinet Djuanda sendiri dibuat sesudah Kabinet Ali Sastroamijoyo 2 turun (di lain post akan kami sampaikan mengenai Kabinet Ali Sastroamijoyo 2). Kabinet yang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda ini dikenal dengan nama Kabinet Karya. Pembentukan Kabinet Djuanda ini diniatkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kondisi kacau balau yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Personal yang diambil untuk mengisi pos di dalam Kabinet Djuanda ini pun juga diubahsuaikan dengan keahlian dari masing-masing personal pada bidangnya.

Kabinet Djuanda terbilang mempunyai program-program kerja yang sangat manis untuk kemajuan bernegara dan berkebangsaan. Namun pada ketika itu ternyata aktivitas yang baik saja belum cukup untuk mengatasi problem yang sedang terjadi. Ada banyak kekacauan yang timbul sehingga banyak sekali aktivitas kerja kabinet Djuanda tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kabinet Djuanda ini bisa dibilang merupakan Kbinet yang paling usang memerintah meski di tengah banyak sekali kemelut dan tekanan baik dari luar maupun dari dalam kabinet sendiri.

Kabinet Djuanda ini bisa bertahan usang alasannya Juanda sendiri sudah berpengalaman alasannya ia pernah menjadi seorang menteri, selain itu Djuanda juga merupakan sosok yang jujur dan mempunyai banyak wangsit brilian untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain dari Djuanda sendiri, masing-masing personil di dalam Kabinet juga merupakan orang-orang pilihan yang benar-benar mempunyai keahlian dibidangnya. Bebagai faktor pendukung inlah yang lalu menciptakan Kabinet Djuanda ini bisa bertahan lebih usang jikalau dibandingkan dengan Kabinet yang lain.

2. Program Kerja Kabinet Djuanda

Sudah disinggung di atas bahwa aktivitas kerja Kabinet Djuanda bisa dikatakan mempunyai aktivitas kerja yang manis untuk kemajuan dan untuk membangun bangsa. Setelah dilantik pada 9 April 1957, Kabinet Djuanda yang juga disebut Zaken Kabinet dengan dipimpinoleh Perdana Menteri Ir. Djuanda mempunyai kiprah yang sangat berat. Pergolakan di banyak sekali kawasan masih sering terjadi, usaha untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan yang tak kalah penting lagi ialah menghadapi keadaan ekonomi yang ketika itu sangat tidak stabil disertai keuangan yang buruk.

Untuk mengatasi banyak sekali problem nasional tersebut, Kebinet Kerja Djuanda menyyusun aktivitas kerja yang tertuang dalam 5 pasal Panca Karya. Dari Panca Karya inilah lalu Kabinet Djuanda juga sering disebut sebagai Kabinet Karya. Program kerja Kabinet Djuanda tersebut juga turut serta disusun oleh Presiden Soekarno. Inilah Program Kerja Kabinet Djuanda yang tertuang dalam Panca Karya :

a. Membentuk Dewan Nasional.
b. Normalisasi keadaan Republik.
c. Melancarkan pelaksanaan membatalkan KMB.
d. Perjuangan Irian Barat.
e. Mempergiat pembangunan.

3. Pelaksanaan Program Kerja Kabinet Djuanda

Segera sesudah aktivitas kerja Kabinet Djuanda disusun, maka langkah pertama segera dilakukan. Dan yang pertama dilakukan ialah dengan membentuk Dewan Nasional yang juga menandai awal mulainya Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Setelah aktivitas pertama sudah dikerjakan, lalu pribadi dilanjutkan dengan aktivitas kerja Kabinet Djuanda selanjutnya yaitu normalisasi pada keadaan Republik Indonesia yang ketika itu masih sangat tidak stabil. Normalisasi ini dilakukan dengan menuntaskan antar sentra maupun antar daerah.

Keadaan semakin bertambah kacau sesudah adanya insiden percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Selain insiden tersebut, juga marak banyak sekali gerakan-gerakan yang bersifat anarki. Ditambah lagi banyak sekali demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia dan terjadi pengambil alihan milik Belanda. Peristiwa-peristiwa anarki tersebut terperinci sangat mengganggu perekonomian ketika itu. Belum lagi problem Irian Barat yang lalu dibawa ke PBB sebagai konsekuensi dari pelaksanaan aktivitas kabinet Djuanda.

Untuk menjamin terlaksananya aktivitas pembebasan Irian Barat, lalu pada 10 Februari 1958 sebuah front yang kala itu dinamakn sebagai Front Pembebasan Irian Barat atau disingkat dengan FNPIB. Namun sangat disayangkan, hingga berakhirnya abad Kabinet Karya, usaha pembebasan Irian Barat tidak terealisasi alias gagal. Kekacauan semakin bertambah parah ketika ketika itu beberapa tokoh perwira Angkatan Darat dan beberapa cendikiawan membentuk Gerakan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan ultimatum kepada Kabinet Karya. Gerakan ini lalu yang menimbulkan berdirinya PPRI yang berada di Bukit Tinggi yang berada di bawah pimpinan Syafrudin Prawiranegara yang bergabung dengan Permesta untuk melawan Pemerintah.

Gerakan PPRI Permesta ini lalu mendapat donasi dari SEATO yang merupakan asisten Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat kepada PPRI Permesta ini lalu menciptakan citra rakyat Indonesia yang memperlihatkan opini negatif terhadap negara Adikuasa tersebut. Namun pada kesudahannya pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta ini berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia dan sekaligus menjadi prestasi yang sangat luar biasa dari Kebinet Djuanda.

Baca juga : Kabinet Natsir, Sejarah Pembentukan, Program Kerja Dan Kejatuhannya

4. Keberhasilan Dan Kendala Kabinet Djuanda (Kabinet Karya)

Keberhasilan yang paling mencolok dari Kabinet Djuanda ini tentu saja ialah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh TNI. Selain berhasil menumpas pemberontakan, Kabinet Djuanda juga dinilai berhasil dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan di Indonesia. Deklarasi tersebut lalu dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 4 prp. Tahun 1960 ihwal perairan Indonesia.

Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Kabinet Djuanda bukannya tanpa kendala. Ada bermacam-macam hambatan yang menyebabken aktivitas kerja Kabinet Djuanda tidak berjalan dengan maksimal. Kendala yang sering menjadi problem ialah pada pendanaan. Hal ini dikarenakan pos-pos pengeluaran yang sangat besar terutama pada biaya untuk menumpas pemberontakan PPRI Permesta. Selain biaya sangat besar untuk pemberontakan, pendapatan juga berkurang alasannya adanya tukar barang dan penyelundupan. Defisit negara yang besar sehingga menimbulkan inflasi juga menjadi hambatan dalam pendanaan. Terakhir ialah bahwa disiplin ekonomi pada masyarakat masih sangat kurang.

Meski aktivitas kerja dari Kabinet Djuanda ini belum semuanya berhasil dijalankan, namun ada banyak jasa kabinet Djuanda untuk bangsa dan negara. Ada banyak yang sudah diselesaikan menyerupai UU Keadaan Bahaya menggantikan SOB, UU wajib militer, Veteran Pejuang Republik Indonesia (VPRI), UU Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang dengan Jepang, UU Penanaman Modal Asing, UU Pembatalan Hak Penambangan, UU Dewan Perancang Nasional, UU Pembangunan Lima Tahun, UU Perkumpulan Koperasi, UU Bank Tani dan Nelayan dan masih banyak lagi yang lainnya.

5. Akhir Kekuasaan Kabinet Djuanda

Meski sudah bisa mencapai beberapa keberhasilan, namun pada perjalanannya Kabinet Djuanda pada kesudahannya berakhir juga. Sebenarnya pada ketika itu konflik di tingkat pimpinan sentra sudah bisa lepas dan terhindar dari krisis yang mengarah kepada perpecahan bangsa. Namun ternyata selepas dari konflik kepentingan di tingkat pusat, problem yang tak kalah berat harus dihadapi oleh Kabinet Djuanda, yaitu terjadinya kontradiksi ideologi dan politik yang terjadi di dalam konstituante. Dan tidak main-main, kontradiksi dan konflik ini semakin berbahay alasannya menjalar ke tingkat tataran masyarakat yang lalu menambah terjadinya ketegangan-ketegangan.

Kala itu wakil-wakil rakyat yang bersidang pada 10 November 1956 hingga Januari 1959, mengalami problem yang sangat besar terkait dengan hal yang sangat prinsip yaitu ideologi negara. Konflik ini cukup menyita energi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mulai dari konstituante, pers dan juga masyarakat secara luas. Bahkan kontradiksi ini terjadi selama dua setengah tahun. Kemudian Bung Karno muncul dengan membawa konsepnya yang lalu disusul dengan gagasan Demokrasi terpimpin. Namun lalu problem belum bisa diselesaikan alasannya ada kebingungan dengan cara apa yang akan dipakai untuk melakukan Demokrasi Terpimpin.

Singkat cerita, sesudah mempelajari secara sungguh-sungguh dan mendalam, PM Djuanda lalu hingga pada kesimpulan bahwa Demokrasi Terpimpin harus dilaksanakan dalam rangka untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Ide ini lalu disetujui oleh Presiden dan lalu diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 19 Februari 1959. Untuk merealisasikan gagasan yang telah disampaikan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan diumumkannya Dekrit Presiden, maka Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan UUDS sudah tidak berlaku lagi.

Perubahan ini terperinci sangat memperlihatkan efek yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang selama ini memakai Parlementer, diganti dengan sistem presidensil. Sehingga dengan otomatis ketika memakai sistem presidensil, maka Presiden mempunyai kiprah sebagai kepala Pemerintahan dan sekaligus juga sebagai kepala negara. Dan tentunya keberadaan Perdana Menteri sudah tidak diharapkan lagi. Maka selanjutnya Djuanda dan Kebinetnya mengembalikan mandat kepada Presiden sehingga Kabinet Djuanda pun berakhir.

Baca juga : Sejarah VOC, Pengertian VOC, Hak VOC Dan Tujuan Dibentuknya VOC (Sebuah Bahasan Lengkap)

6. Keanggotaan Kabinet Djuanda

Di bawah ini ialah anggota dari Kabinet Djuanda yang dinilai telah memperlihatkan sumbangsih yang besar untuk negara Indonesia. Perhatikan di bawah ini.

          

Anggota Kabinet Karya Djuanda

1. Perdana Menteri : Djuanda Kartawidjaja
   Wakil Perdana Menteri : Hardi, Idham Chalid, J. Leimena
2. Menteri Luar Negeri : Subandrio
3. Menteri Dalam Negeri : Sanusi Hardjadinata
4. Menteri Pertahanan : Djuanda
5. Menteri Kehakiman : GA Maengkom
6. Menteri Penerangan : Soedibjo
7. Menteri Keuangan : Sutikno Slamet
8. Menteri Pertanian : Sadjarwo
9. Menteri Perdagangan : Prof. Drs. Soenardjo
10. Menteri Perindustrian : FJ Inkiriwang
11. Menteri Perhubungan : Sukardan
12. Menteri Pelayaran : Mohammad Nazir
13. Menteri PU dan Tenaga : Pangeran Mohammad Nur
14. Menteri Perburuhan : Samjono
15. Menteri Sosial : J. Leimena
16. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Prijono
17. Menteri Agama : Mohammad Iljas
18. Menteri Kesehatan : Azis Saleh
19. Menteri Agraria : R. Sunarjo
20. Menteri Pengerahan Tenaga Rakyat : A.M. Hanafi
21. Menteri Negara : FL Tobing, Chaerul Saleh, FL Tobing, Suprajogi, Wahid Wahab, Mohammad Yamin

Bagikan Artikel ini