Referensi Lengkap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Skdp)
Surat Keterangan Domisili Perusahaan – Memiliki kejelasan kejelasan legalitas yaitu salah satu hal yang terpenting untuk dipenuhi oleh seorang pengusaha. Tidak terkecuali dengan kejelasan lokasi perjuangan itu sendiri.
Layaknya seorang penduduk, sebuah perjuangan juga harus mempunyai keterangan lokasi atau domisili yang terang sebagaimana yang diatur dalam peraturan negara.
Jika kejelasan domisili seorang penduduk sanggup dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) maka kejelasan lokasi sebuah perjuangan atau perusahaan di buktikan dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP yang merupakan representasi dari bukti lokasi keberadaan sebuah perjuangan yang sah.
Apa Itu SKDP?
Surat Keterangan Domisili Perusahaan yaitu surat yang menerangkan tentang domisili atau lokasi tetap sebuah perusahaan.
Seperti halnya kartu tanda penduduk, alur penerbitan sebuah SKDP juga harus melalui beberapa pos pengantar mulai dari pengantar RT, RW, ditandatangan oleh kepala desa atau kepala kelurahan sampai ke penerbitan oleh kecamatan.
Hal tersebut berlaku baik perusahaan yang berada di kota maupun yang berada di pedesaan.
Apa Tujuan Pengurusan SKDP?
Meskipun pemerintah tidak mengatur mengenai hukuman ketiadaan SKDP oleh sebuah perusahaan, akan tetapi kpemilikan SKDP merupakan salah satu hal yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan, baik skala besar maupun skala UKM.
Hal tersebut dikarenakan surat keterangan tersebut termasuk dalam sayarat-syarat pemanis yang harus ada dikala seseorang ingin mengurus kelengkapan manajemen suatu usaha.
Beberapa pengurusan manajemen perjuangan yang membutuhkan SKDP sebagai lampiran diantaranya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan, pembuatan Tanda Daftar Perusahaan, dan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.
Selain itu, Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini juga akan diharapkan pada kebutuhan manajemen operasional perjuangan untuk kedepannya menyerupai pengurusan nomor untuk produk Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT, permohonan sertifikat SNI, pengurusan label Halal, dll.
Oleh alasannya yaitu itu, pengurusan SKDP ini sangat penting untuk diperhatikan untuk menunjang kelangsungan perjuangan anda kedepannya.
Syarat Membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
Dalam pengajuan pembuatan SKDP, seorang pemohon akan di isyaratkan untuk melengkapi beberapa berkas kebutuhan penerbitan.
Namun perlu diketahui, berkat persyaratan yang harus dilengkapi kemungkinan akan berbeda-beda untuk setiap tempat tergantung kondisi tempat masing-masing.
Untuk permasalahan gedung perusahaan, pemerintah membagi dalam dua kondisi yakni gedung milik sendiri atau gedung yang di sewa. Berikut penjelasannya.
Syarat-Syarat Permohonan Untuk Perusahaan Dengan Gedung Milik Pribadi
Menyiapkan surat permohonan penerbitan SKDP yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang ditujukan kepada pihak yang berwewenang di kantor kelurahan, dalam hal ini pada bab Kasatlak PTSP.
1. Surat Permohonan
Membuat surat permohonan dimana surat permohonan tersebut juga dilengkapi dengan warta singkat mengenai perusahaan menyerupai jenis usaha, jumlah pegawai, dll
2. Surat Pernyataan
Membuat surat penyataan yang menyatakan mengenai kebenaran dokumen-dokumen yang terlampir.
3. Akta Pendirian Perusahaan
Menyiapkan sertifikat pendirian perusahaan yang sah.
4. KTP dan NPWP
Menyiapkan KTP dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) penanggung jawab perusahaan.
5. Surat Sah Kepemilikan Lahan
Menyertakan surat – surat yang menerangkan kepemilikan tanah yang sah baik berupa Surat Hak Milik, Akta Jual Beli, dll.
6. PBB Terbaru
Memperlihatkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terbaru.
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Menyiapkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan peruntukan perkantoran atau perusahaan.
8. Keterangan BPJS Ketenagakerjaan
Surat keterangan telah terdaftar di BPJS Ketenaga kerjaan.
9. Surat Kuasa Pengurusan (Opsional)
Jika pengurusan SKDP di kurasakan kepada pihak ketiga maka surat kuasa kepada pihak tersebut juga harus dilampirkan.
Syarat-Syarat Permohonan Untuk Perusahaan Dengan Gedung Sewaan
Untuk persyaratan permohonan SKDP bagi perusahaan yang memakai gedung yang dikontrak atau gedung sewaan maka perusahan harus melampirkan bukti penyewaan berupa surat Perjanjian Sewa Gedung yang telah dibentuk bersama pemilik gedung.
Syarat tersebut dilampirkan sebagai pengganti lampiran surat Izin Mendirikan Bangunan, serta lampiran kepemilikan lahan yang diwajibkan bagi perusahaan dengan gedung pribadi.
Bagaimana Langkah – Langka Pengurusan SKDP
Setelah semua syarat telah terpenuhi maka saatnya untuk melaksanakan pengajuan. Berikut beberapa langkah-langkah pengajuan SKDP:
1. Meminta surat pengantar kepada RT maupun RW
Hal pertama yang harus dilakukan yaitu meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat. Permohonan surat pengantar tersebut sepenuhnya tidak dipungut biaya alias gratis.
2. Melakukan Pengajuan Ke Kantor Desa/Lurah Setempat
Setelah surat pengantar dari RT dan RW telah didapatkan maka saatnya anda melaksanakan pengajuan ke kantor desa atau lurah setempat yang dilengkapi dengan segala persyaratan yang dibutuhkan.
3.Melakukan Pengisian Formulir Permohonan
Saat mengajukan permohonan, pihak pemohon akan diberika formulir isian dari pihak kelurahan setempat untuk diisi yang kemudian akan diserahkan bersama berkas-berkas persyaratan yang telah disiapkan sebelumnya.
Penerbitan SKDP
Setelah semua mekanisme dan persyaratan terpenuhi, maka pihak kelurahan akan mengolah data-data tersebut dan kalau telah memenuhi persyaratan akan dilakukan penerbitan yang biasanya akan ditandatangani oleh pihak kecamatan.
Lama proses penerbitan akan berbeda-beda setiap daerah, namun umumnya hanya memakan waktu tiga sampai sepuluh hari kerja.
Berapa Biaya Penerbita SKDP?
Pada dasarnya pemerintah tidak memungut biaya dalam hal penerbitan surat keterangan domisili perusahaan ini.
Apabila pihak pemohon dimintai sejumlah biaya dalam proses pembuatannya maka pihak pemohon perlu untuk meminta kejelasan biaya tersebut.
Hal tersebut di maksudkan biar pihak pemohon memperoleh kejelasan mengenai transparansi pemerintah mengingat setiap tempat mempunyai hukum yang berbeda-beda mengenai hal tersebut.
Berapa Lama Masa Berlaku SKPD?
Masa berlaku SKDP diberikan menurut jenis domisili yang dipakai dimana masa berlaku yang diberikan berkisar antara 1 sampai 5 tahun.
Setelah masa berlaku berakhir maka pihak perusahan sanggup kembali mengajukan perpanjangan masa berlaku kepada pemerintah setempat.
Demikianlah ulasan singkat mengenai surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) semoga bermanfaat.
Belum ada Komentar untuk "Referensi Lengkap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Skdp)"
Posting Komentar